Tambah Kouta BBM

Beberapa bulan terakhir ini, di Kalimantan Selatan khususnya saban hari terjadi antrian panjang di semua SPBU. Hal ini membuat jalan-jalan disekitar SPBU menjadi macet. Bahkan di kota Banjarmasin pun tak luput dari antrean panjang tersebut. Setiap hari mobil dan sepeda motor berjejer dipinggir disekitar SPBU bahkan meluber sampai kejalan-jalan negara. Belum lagi olah para pelangsir, baik yang murni ataupun yang dadakan karena memanfaatkan situasi kelangkaan BBM untuk diperjualbelikan dengan harga yang cukup tinggi. Harga premium yang ditetapkan pemerintah hanya Rp. 4.500,- akan tetapi beberapa hari yang lalu bisa mencapai Rp. 8.000,- untuk diperkotaan dan ada yang sampai Rp.9.000,-Rp. 10.000,- didaerah pedesaan di Hulu Sungai.

Hal ini membuat masyarakat kecil menjerit. Kelangkaan BBM mengakibatkan usaha mereka terganggu. Belum lagi harga ditingkat eceran yang terlalu tinggi sehingga menyebabkan terganggunya usaha mereka. Menurut Pemprop dan Pertamina, kelangkaan BBM diKalimantan disebabkan karena kouta BBM untuk Kalimantan dikurangi oleh Pemerintah Pusat. Hal ini dikarena krisis energi yang mengancam secara Nasional.

Berbagai macam cara telah dilakukan Pemprop untuk mengatasi masalah kelangkaan BBM. Mulai dari minta penambahan kouta kepada pemerintah pusat khususnya Kementerian ESDM, kemudian melakukan pengetatan pendistribusian sampai ada wacana pembuatan card smart untuk mengantisipasi kesalahan dalam pendistibusian BBM tersebut. Bahkan, penjagaan yang ketat dari pihak kepolisian agar BBM tidak dikuasai oleh pelangsir. Semua usaha yang dilakukan oleh Pemprop, Pertamina dan kepolisian tersebut tidak membuahkan hasil yang maksimal. Awal mula pelaksanaan kebijakan Pemprop dengan melakukan penjagaan terhadap SPBU oleh kepolisian bisa mengatasi kemacetan jalan. Akan tetapi, masyarakat kecil yang mengandalkan usaha dari penjualan BBM bersubsidi tersebut ‘menjerit’.

Melihat dan mendengar ‘jeritan’ masyarakat kecil tersebut, maka berbagai elemen masyarakat yang dikoordinir oleh Forum Peduli Banua memberi ancaman boikot terhadap pengiriman batu bara. Mereka beralasan bahwa Kalimantan adalah penghasil batu bara terbesar bagi penyumbang energi nasional. Menurut mereka di Pulau Jawa, BBM tidak mengalami pengurangan. Sehingga setiap SPBU tidak ada antrean yang panjang. Padahal energi yang ada di Pulau Jawa adalah sumbangan terbesarnya berasal dari Kalimantan. Ini berbanding terbalik dengan asal atau lumbung penghasil BBM, yaitu Kalimantan. saban hari kita saksikan antrean mobil dan sepeda motor sangat panjang, sehingga menyebabkan kemacetan jalan.

Untuk itu, aksi pemboikotan terhadap pengiriman batu bara adalah hal yang wajar dilakukan oleh perwakilan organisasi masyarakat di banua. Melihat langkah-langkah persuasif yang telah dilakukan oleh pemerintah meminta penambahan BBM tidak membuahkan hasil. Sedangkan kebutuhan BBM di Kalimantan sudah sangat mendesak. Karena itu, kita semua berharap semoga Pemerintah Pusat mendengarkan keluhan dari masyarakat di Kalimantan dan segera menambah kouta BBM untuk menghindari aksi-aksi yang akan mengarah kepada anarkhis. Sebab, kalau kemacetan diSPBU tidak teratasi dan dikuasai oleh pelangsir, tidak menutup kemungkinan akan terjadi aksi rebutan BBM sehingga bisa bermuara kepada kekerasan fisik dan sebagainya. Amin!

26 Mei 2011