"Kursuskan" Anggota DPR

Lembaga perwakilan rakyat Dewan Perwakilan Rakyat sekarang ini kembali menjadi buah bibir dikalangan pers dan dunia maya, khususnya di jejaring sosial seperti facebook dan twitter. Belum selesai pembicaraan tentang kasus korupsi mantan dan anggota dewan, pembangunan gedung baru, kasus anggota dewan dari fraksi PKS yang membuka konten porno di ipadnya dan yang sekarang adalah gagap teknologi (Gaptek) anggota dewan khususnya Komisi VIII DPR RI.

Hal itu terkait dengan Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi VIII ke Australia untuk mempelajari masalah pengentasan kemiskinan. Dalam kunjungan kerja tersebut terjadi dialog antara komisi VIII dengan Perhimpunan Pelajar Indonesia Australia (PPIA) di Australia. Dalam pertemuan itu PPIA awalnya hanya menanyakan efektivitas kunjungan kerja Komisi VIII ke Australia yang mengeluarkan biaya negara ratuan juta rupiah.

Dalam dialog tersebut, para anggota Komisi VIII yang di pimpin oleh Abdul Kadir Karding dari Fraksi Hanura terkesan mengulur-ulur waktu agar dialog cepat berakhir dan PPIA tidak terlalu banyak bertanya. Kejadian lucu mulai terungkap di sesi akhir dialog. Ketika staf Konsulat Jenderal RI berusaha menutup sesi tanya jawab. Dengan alasan anggota dewan mempunyai jadwal yang padat (sibuk). Karena masih banyak hal yang perlu ditanyakan oleh perwakilan PPIA, maka suasana pertemuan itu menjadi ribut. Nah, dalam suasana seperti itu anggota Komisi VIII menyarankan agar pertanyaan-pertanyaan dari PPAI dilayangkan melalui e-mail saja.

Perwakilan PPIA kemudian menanyakan alamat e-mail kepada anggota dewan. Kemudian staf anggota dewan menjawab Komisi delapan at Yahoo dot com. Ketika salah seorang mencek kealamat itu, mulai dari Komisiviii@Yahoo.Com, Komisi8@Yahoo.Com, Komisidelapan@Yahoo.Com, komisivii@Yahoo.co.id, komisi8@Yahoo.co.id dan komisidelapan@Yahoo.co.id  ternyata alamat tersebut tidak terdaftar. Kemudian perwakilan PPIA menanyakan kepada anggota dewan, kemudian anggota dewan menyuruh untuk membuka situs resmi DPR RI karena disana ada alamat e-mail setiap komisi. Ketika dicek, lagi-lagi alamatnya tidak ada.

Bagi para anggota dewan, persoalan seperti itu adalah hal yang kecil dan tidak perlu diributkan. Karena masih banyak persoalan kebangsaan yang harus dipikirkan dan dicari solusinya untuk kemajuan negara. Gapteknya anggota DPRI RI tersebut adalah sebuah gambaran kurangnya SDM anggota legislator kita. Selevel anggota DPR RI saja yang rata-rata memiliki pendidikan tinggi tidak mengerti tentang e-mail dan yang lainnya, apalagi para anggota dewan di daerah yang kebanyakan masih berpendidikan SMA sederajat. Untuk mengoperasikan komputer saja masih banyak yang belum bisa apalagi internet...?.

Sungguh! Ini adalah sebuah gambaran para wakil kita di legislatif. Setiap tahun mereka membuat anggaran untuk kunjungan kerja ke berbagai negara di dunia. Kadang-kadang tujuan dan manfaat kunker tersebut tidak realisasinya. Setiap kunker memerlukan anggaran yang banyak. Daripada uang negara dihamburkan dengan percuma dan ‘mubadzir’, lebih baik digunakan untuk ‘mengkursuskan’ para legislator kita agar benar-benar paham dan mengerti teknologi sekarang agar tidak malu-maluin negara kita. Semoga anggota dewan kita menyadari hal ini. Amin!

9 Maret 2011