Pemerintah mulai tahun 2011 telah menyatakan kesiapannya
untuk menggratiskan biaya pelayanan medis persalinan bagi seluruh rakyat
Indonesia. Hal ini berdasarkan data Survei
Demografi Kesehatan Indonesia (SKDI) bahwa 70 % proses persalinan ibu yang mau
melahirkan ditangani oleh petugas medis, berarti ada 30 % persalinan ibu yang
melahirkan masih ditangani oleh bidan kampung, dukun atau yang lainnya disetiap
daerah.
Fakta ini menjadi penyebab masih tingginya Angka
Kematian Ibu (AKI) di Indonesia yang rata-rata terjadi 228 kematian ibu per 100
ribu kelahiran hidup. Hal ini menyebabkan Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia
merupakan salah satu yang tertinggi di Asia, angka tetsebut masih jauh dari
target Millenium Development Goals (MDGs), yaitu 110 per 100 ribu pada tahun
2015.
Layanan gratis berlaku pada proses persalinan
yang dilakukan di sarana kesehatan pemerintah seperti, puskesmas yang melayani
tindakan obstetri, neonatus dan emergency dasar (Puskesmas Poned) dan rumah sakit
umum daerah pelayanan obstetri, neonatus dan emergency komprehensif (RSUD
Ponek) serta klinik bidan mandiri di seluruh wilayah. Layanan persalinan gratis
tersebut diberikan dalam bentuk layanan rawat kelas III.
Selain itu layanan gratis hanya diberikan pada
persalinan normal saja. Jika ibu yang mau melahirkan terjadi komplikasi
persalinan dan harus dilakukan tindakan khusus seperti tindak persalinan sesar
sectio caesaria , maka biayanya ditanggung oleh pasien bersangkutan. Namun
khusus pasien miskin pemegang kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas)
tetap akan ditanggung pemerintah.
Lewat program ini, diharapkan tingkat tindak
persalinan yang ditolong oleh tenaga medis profesional bisa naik jumlahnya
sehingga bisa menekan angka kematian ibu dan anak yang masih tinggi di negara
kita pada umumnya dan di Daerah Kalimantan Selatan khususnya.
Semoga program ini dapat berjalan sesuai dengan harapan,
karena program ini akan sangat membatu sekali, terutama dikalangan masyarakat
yang berekonomi menengah kebawah. Selama ini mereka tidak berani melahirkan dirumah
sakit pemerintah atau swasta, takut karena tidak ada biaya untuk membayar
proses persalinannya. Jangankan untuk biaya rumah sakit, untuk makan
sehari-hari saja mereka sudah kerepotan. Kita tunggu realisasi pemerintah
terhadap program tersebut, jangan sampai ada tebang pilih dalam
implementasinya. Karena itu pihak terkait dan masyarakat agar dapat memantau realisasinya
agar berjalan dengan baik dan adil.
06 Januari 2011, 23:10:21
Tidak ada komentar:
Posting Komentar