Wajar saja kebijakan pembelian
pesawat kepresidenan itu menuai kontroversi di tengah masyarakat. Ada yang
mendukung kebijakan tersebut dan tidak sedikit pula yang menentangnya. Anggota DPR
RI telah menyetujui rencana pembelian pesawat tersebut. Mereka menyatakan bahwa
hal ini dilakukan untuk menghemat biaya sewa pesawat yang selama ini dinilai
sangat mahal, sehingga dengan perhitungan dan pertimbangan ini disetujui
rencana pembelian pesawat kepresidenan. Selain itu, anggota DPR juga
menambahkan bahwa dengan adanya pesawat kepresidenan ini nantinya diharapkan
kerja presiden menjadi lebih cepat, efektif dan efisien dalam melakukan kunjungan
kerja yang membutuhkan pesawat sebagai kendaraannya.
Sedangkan dari
kubu yang kurang sependapat menilai bahwa rencana pembelian pesawat khusus
kepresidenan ini dikarenakan waktunya yang belum tepat karena keadaan Indonesia
saat ini belum seperti negara-negara yang saat ini sudah memiliki pesawat
khusus untuk presiden, Negeri ini masih begitu banyak memiliki masalah-masalah
sosial yang berbanding berbalik dengan keadaan para pejabat. Kemiskinan,
pengangguran dan masalah sosial yang lain masih banyak di negeri ini sehingga
dikhawatirkan mengundang emosi masyarakat bawah. Terlebih baru-baru ini rakyat
juga masih banyak kecewa dengan beberapa kebijakan pemerintah terkait pengadaan
mobil mewah untuk para menteri dan beberapa waktu yang lalu terkait pembiayaan
pagar Istana yang begitu mewah ditambah lagi soal terkait biaya renovasi ruangan
banggar yang mewah, rehab WC dan kamar mandi ruangan anggota DPR, renovasi rumah
mewah untuk anggota DPR dan lain-lain yang semua itu membutuhkan biaya lebih
besar lagi yang secara otomastis itu merupakan pemborosan uang rakyat juga.
Terkait
kontroversi tersebut, pihak pemerintah, DPR dan semua yang terkait dalam
mengeluarkan kebijakan pembelian pesawat khusus kepresidenan ini harus
benar-benar dipertimbangankan dengan baik dan matang supaya tidak merugikan
rakyat. Terkait tentang hitung menghitung antara lebih boros dan lebih hemat
biaya ketika pesawat kepresidenan sewa dengan pesawat yang diimiliki secara
khusus, hal ini juga harus dilakukan penghitungan yang cermat dan matang dan
bukan penghitungan asal-asalan sehingga nantinya bukan menjadikan lebih hemat,
akan tetapi justru jauh lebih boros dibandingkan dengan sewa.
Sebenarnya
kalau kita cermati, hitung-hitungan perbandingan kepemilikan dan sewa pesawat
yang dikemukakan pemerintah untuk menepis kontroversi tentang pembelian pesawat
kepresidenan ini bisa ‘menyesatkan’. Karena, pertama, dengan perbandingan itu
seolah-olah tak akan terjadi apa-apa dengan pesawat kepresidenan. Padahal,
selama lima tahun selain segala kemungkinan bisa terjadi, pesawat pasti akan
membutuhkan biaya perawatan yang tidak sedikit, belum lagi jika ditambah
kemungkinan penggantian spare part, ongkos pembelian avtur yang kalau pun tak
digunakan mesin harus tetap dipanaskan, dan yang tidak sedikit adalah biaya
untuk menggaji pilot dan para kru pilihan. Bahkan kalau dalam keadaan diam,
tetap saja harus mengeluarkan biaya parkir.
Kedua, selama presiden menyewa pesawat milik
maskapai Garuda Indonesia maka sudah pasti sebagian uang sewanya akan kembali
lagi ke kantong sendiri karena sebagian saham PT Garuda Indonesia adalah milik
negara. Tapi, pada saat kita membeli pesawat milik Boeing, tentu tak akan ada
yang kembali. Saya kira, rakyat sudah pintar. Pejabat negara tak bisa lagi
mengambil kebijakan dengan cara-cara yang menyesatkan. Pembelian pesawat
kepresidenan jelas akan menjadi beban baru bagi anggaran negara. Program
pengentasan kemiskinan, perbaikan infrastruktur yang menjadi modal utama untuk
menarik investasi seharusnya lebih dikedepankan ketimbang memenuhi kebutuhan
transportasi kepala negara yang pada praktiknya bisa dilakukan dengan
menggunakan pesawat komersial biasa. Semoga kedepannya pemimpin-pemimpin kita
lebih peka terhadap penderitaan rakyatnya sehingga setiap kebijakan yang diambil
dapat menyejahterakan rakyat. Amin!
18 Februari 2012, 6:43:41
Tidak ada komentar:
Posting Komentar