Berantas Praktek Suap

Beberapa hari ini kita kembali dihebohkan oleh kelakuan tersangka kasus mafia pajak, Gayus H. Tambunan. Sampai-sampai berita bencana alam, seperti banjir bandang di Wasior, Tsunawi di mentawai, dan letusan gunung merapi di Yogyakarta tenggelam oleh perilaku dari Gayus. Gayus yang selama ini mendekam di rumah tahanan Markas Brimob Mabes Polri ketahuan berada di Bali menonton lomba tennis bersama isterinya. Masyarakat menjadi heboh, kenapa Gayus dan isterinya bisa berada di Bali, sedangkan dia berada didalam tahanan. Ketika hal ini diusut, ternyata pimpinan rutan dan petugas penjaganya disuap jutaan rupiah oleh Gayus. Dari pemberitaan yang kita dengar, dengan bekal uang yang banyak, bukan hanya sekali Gayus keluar dari tahanan, tapi sudah beberapa kali.

Kasus suap, sepertinya sudah menjadi sebuah ‘budaya’ dikalangan penegak hukum kita. Tidak hanya kasus Gayus, tapi sudah banyak kasus yang lainnya. Sebelum kasus Gayus terbongkar, ada ‘Ratu suap’ Artalita Suryani yang menyulap tahanan menjadi sebuah kamar mewah karena sudah membayar jutaan rupiah kepada petugas rutan, ada skandal BLBI, bank century, PT. Arwana yang menjerat seorang Jenderal bintang tiga, Komjen Susno Duadji dan lain-lain. Bukan hanya polisi yang menerima suap, hakim, jaksa, bahkan pengacara juga ada, sehingga kasus hukum kadang bisa dipermainkan oleh oknum tertentu yang mempunyai uang yang banyak.

Dalam agama Islam, sebenarnya sudah jelas bahwa yang menyuap dan disuap akan sama-sama masuk neraka. Akan tetapi hadits ini hanya dijadikan sebuah adagium saja tanpa ada makna yang mendalam dan Implementasinya dalam diri penegak hukum kita. Padahal kita tahu bahwa sebagian besar penegak hukum kita beragama Islam.

Hukum di Indonesia tidak akan bisa tegak dengan baik, adil dan jujur kalau aparat penegak hukumnya seperti itu. Dan juga merupakan indikasi kuat bahwa sebuah Negara tidak akan makmur rakyatnya jika perilaku suap menyuap menjadi sebuah budaya.

Untuk itu diperlukan seorang penegak hukum yang baik, jujur dan adil dalam menerapkan hukum  untuk dapat memberantas praktek suap menyuap tersebut di lembaga manapun di negeri ini. Hal ini menjadi sebuah tuntutan yang sangat mendesak untuk Negara kita. Karena kalau masyarakat sudah tidak percaya lagi dengan penegak hukum kita, maka kejahatan, apakah itu pencurian, perampokan, penipuan, pembunuhan, korupsi dan sebagainya akan sulit diberantas.

Kita hanya bisa berharap kepada pemerintahan SBY saat ini agar bisa membenahi sistem hukum dan aparat penegaknya agar bisa menegakkan hukum dengan baik, jujur dan adil. Sehingga kedepan bangsa kita menjadi bangsa yang bebas dari praktek suap, KKN, mafia-mafia peradilan dan mafia lembaga lainnya, penipuan, rekayasa hukum, politik, ekonomi dan sebagainya.

22 ‎Nopember ‎2010, ‏‎14:50:11