MENYEBARLUASKAN KEBAIKAN

Web ini Kumpulan tulisan kajian keagamaan yang menarik berdasarkan Al Qur’an dan Hadits Nabi Saw. Selain tulisan, Web juga berisi berita menarik seputar Madrasah, Video Tiktok dan Youtube yang baik untuk ditonton. Ikuti terus kajiannya, jangan sampai terlewatkan. Baca semua tulisannya. Semoga mendapatkan kebaikan. Amin

Selasa, 24 April 2018

Menjadi Macan Asia

Opini ,
Menjadi Macan Asia
Pemilihan legislatif telah selesai dillaksanakan. Menurut hasil quick count peringkat pertama di raih Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), kemudian di posisi kedua Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera, Partai Nasdem, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Hanura, Partai Bulan Bintang (PBB) dan yang terakhir Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKPI).

Dari kesepuluh partai politik tersebut tidak ada satu pun yang lolos Presidential Treshold (PT) untuk mencalonkan presidennya secara langsung. Artinya partai politik harus berkoalisi dengan partai lain untuk mencapai PT tersebut, yakni 25% suara sah nasional atau 20% kursi yang ada di DPR RI.

Dari situ, kita akan melihat lobi-lobi politik untuk menggolkan calonnya masing-masing. Diperkirakan untuk calon presiden yang akan datang hanya akan diikuti oleh tiga sampai empat pasang. Tiga partai pemuncak hasil pemilu legislatif kemungkinan akan mengajukan calon presiden masing-masing, sehingga partai-partai yang perolehannya sedikit akan bermanuver untuk mendukung capres dari tiga partai pemenang tersebut. Lobi-lobi politik untuk mencari dukungan terhadap partai lain akan gencar dilakukan. Sehingga pada saatnya nanti gabungan dari partai politik tersebut akan resmi mengumumkan capres dan cawapresnya untuk bertarung dalam pemilu langsung pada tanggal 9 Juli 2014. Kita berharap, pilpres yang akan datang terdapat empat capres dan cawapres. Dengan banyaknya, capres dan cawapres tentunya akan memberikan pilihan yang baik bagi rakyat.

Saat ini, capres yang mulai gencar mencari dukungan kepada partai politik lain hanya tiga, yaitu Joko Widodo dari PDI-P, Abu Rizal Bakri dari Golkar, dan Prabowo Subianto dari Gerindra. Ketiga capres tersebut memiliki visi dan misi untuk diusung partai dan koalisinya kelak untuk maju menjadi calon presiden yang akan datang. Mereka bertiga menjanjikan perubahan untuk memajukan dan mensejahterakan rakyat Indonesia. Bahkan dalam iklan politiknya capres dari Gerindra menghendaki Indonesia menjadi macan asia seperti di era Presiden Soekarno. Tentunya ini tidak mudah, akan tetapi niat baik dari para capres tersebut adalah sesuatu yang baik. Apalagi nantinya program-program yang ditawarkan lebih pro rakyat, maka rakyat tidak akan segan untuk memilih mereka.

Rakyat menghendaki perubahan kearah yang lebih baik disegala bidang. Baik kesehatan, hukum, pendidikan, ekonomi, politik, keamanan dan sebagainya harus lebih baik lagi. Selain itu, korupsi yang sudah mengakar di negara kita bisa diberantas, karena korupsi itulah yang akan menghancurkan martabat bangsa ini. Seorang presiden harus memiliki tekad yang kuat untuk bisa membawa negara ini lebih maju dan sejahtera bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Siapa pun nantinya presiden terpilih akan memiliki tugas yang sangat berat. Karena itu dibutuhkan dukungan oleh semua pihak, bukan hanya diparlemen akan tetapi juga rakyat pun harus ikut mengontrol agar pembangunan yang dilakukan tepat sasaran. Dan Indonesai bisa bangkit dan bisa menjadi Macan Asia bahkan Dunia. Semoga!.

28 ‎April ‎2014, ‏‎8:33:32
Lanjut Membaca
Oleh - Tidak ada komentar:
Tags

Munculkan Nasionalisme Kepada Generasi Muda

Opini ,
Munculkan Nasionalisme Kepada Generasi Muda
Lomba panjat pinang sepertinya sudah menjadi sebuah tradisi di masyarakat Indonesia apabila memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia yang jatuh pada tanggal 17 Agustus. Mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, propinsi atau bahkan tingkat nasional acara lomba panjat pinang selalu dilaksanakan setiap tahunnya pada tanggal 17 Agustus. Beragam hadiah yang ditawarkan dalam lomba panjat pinang tersebut, mulai dari yang kecil sampai yang besar seperti makanan ringan, mie baik perbungkus sampai per dus, pasta dan sikat gigi, ikan kaleng, makanan kaleng, kaos, handuk, uang ribuan sampai ratus ribuan, dan bahkan ada sepeda anak-anak dan dewasa dan berbagai macam hadiah menarik lainnya. semuanya tergantung di atas pohon pinang yang telah di desain dan dilumuri dengan minyak atau oli.

Peserta dalam lomba panjat pinang tersebut juga sangat beragam, mulai dari anak kecil, remaja bahkan sampai orang dewasa pun juga mengikutinya. Akan tetapi lomba ini hanya diikuti oleh kalangan laki-laki dan tidak pernah ada lomba panjat pinang yang diikuti oleh wanita. Ini dilakukan untuk menjaga etika dan martabat perempuan agar terhindar dari fitnah.

Entah siapa yang memulai pelaksanaan lomba panjat pinang ini di Indonesia. Seolah-olah sudah menjadi sebuah agenda rutin di Indonesia, apabila peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus selalu ada saja yang menyelenggarakan lomba panjat pinang. Bahkan dulu pernah diiklankan di media televisi tentang lomba panjat pinang tersebut. Dalam lomba panjat pinang tersebut, ada pesan moral yang ingin disampaikan kepada masyarakat tentang perlunya kerjasama saling bahu-membahu untuk mencapai sebuah tujuan. Yakni menuju puncak untuk mendapatkan hasil yang diharapkan. Hal ini dikiaskan kepada makna hari kemerdekaan kita. Bahwa untuk mencapai kemerdekaan, rakyat Indonesia harus bersatu, tidak membeda-bedakan suku, warna kulit dan agama.

Begitu juga untuk mengisi kemerdekaan dewasa ini, kita juga harus bisa bekerjasama bahu-membahu membangun bangsa ini tanpa mengenal suku, warna kulit dan agama. Semuanya harus bersatu untuk membangun bangsa ini agar bisa menjadi bangsa yang sejahtera, aman dan damai.

Akan tetapi yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, benarkah filosofi dari lomba panjat pinang seperti yang digambarkan diatas bisa mengejawantah di dalam diri pribadi masyarakat kita. Jangan-jangan lomba panjat pinang tersebut hanya sebuah acara seremonial biasa tanpa ada makna didalamnya. Bukannya bertambah semangat nasionalisme masyarakat kita dengan lomba panjat pinang tersebut, malah sebaliknya hanya mengejar hadiahnya saja.

Hal ini terbukti dengan semakin lonturnya semangat nasionalisme dan patriotesme di kalangan masyarakat, terlebih lagi dikalangan generasi muda kita. Mereka saat ini larut dengan kemajuan iptek, mereka lebih suka bersenang-senang, hidup glamor, mementingkan diri sendiri, bahkan menjerumuskan diri kepada dunia narkoba. Banyak kalangan muda kita yang lupa akan perjuangan para pahlawan kita yang dengan gigih berjuang mengorbankan harta benda, keluarga dan nyawa.

Untuk itu ada atau pun tidak adanya lomba panjat pinang dalam menyambut hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-66 tahun ini bukanlah sebuah persoalan besar. Akan tetapi, yang perlu kita pikirkan bersama adalah bagaimana semangat juang dan patriotesme para pejuang kita dulu bisa kembali tumbuh dikalangan masyarakat kita terlebih kepada generasi muda. Karena dengan munculnya semangat perjuangan dan patriotesme akan memunculkan rasa nasionalisme. Hal ini sangat kita butuhkan untuk membangun bangsa ini agar menjadi sebuah bangsa yang besar dan memiliki peradaban yang tinggi. Semoga saja ini bisa!. Amin!.

20 ‎Agustus ‎2011, ‏‎14:16:32
Lanjut Membaca
Oleh - Tidak ada komentar:
Tags

Sarana Bersilaturrahmi Warga Kota

Opini ,
Sarana Bersilaturrahmi Warga Kota
Banjarmasin sekarang telah menjelma menjadi kota besar. Hampir tidak ada lagi ruang atau tempat untuk bermain anak-anak, tempat berkumpul, dan lapangan untuk bermain bola pun juga tidak ada. Dewasa ini, tempat rekreasi dikota Banjarmasin adalah mall, plaza, kafe, mini market, butik, hotel, warung makan atau ketempat-tempat wisata yang ada diluar kota Banjarmasin.

Pemerintah kota berencana untuk menjadikan eks lapangan Kamboja dijadikan Ruang Terbuka Hijau (RTH). RTH merupakan amanah dari Undang-undang kita, yakni UU No. 26 tahun 2007. Yang mana setiap kota besar harus menyediakan 30% lahan pertanahannya untuk dijadikan RTH.  

Ruang Terbuka Hijau (RTH) banyak sekali manfaatnya bagi kehidupan manusia, binatang dan tumbuh-tumbuhan lainnya. Dengan adanya RTH, maka kota akan terasa sejuk, nyaman, adem dan tentunya udaranya akan terasa segar. Selain itu, tanam-tanaman yang ada di RTH dan juga didepan rumah-rumah warga kota serta pohon-pohon yang ada disepanjang jalan akan bisa menyerap polusi udara. Sehingga kadar racun dari polusi tersebut bisa terminimalisir bahkan bisa hilang sama sekali.

Kota-kota besar khususnya di Indonesia sekarang ini sangat jarang menyediakan lahan pertanahannya untuk RTH. Lahan-lahan yang ada diperkotaan dijadikan lahan bisnis, seperti hotel, perumahan, ruko, toko, gedung-gedung , apartemen, mall, plaza, area parkir, dan sebagainya. Dengan dimanfaatkannya lahan untuk bisnis, maka pemerintah daerah akan mendapatkan tambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang melimpah. Sehingga ada kesan bahwa RTH yang dibangun seolah-olah terpaksa, karena RTH adalah amanah dari Undang-undang jika tidak dibangun maka akan dikatakan melanggar Undang-undang.

Kepala daerah sepertinya tidak perduli dengan dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh asap kendaraan bermotor dan asap pabrik didaerahnya. Dengan bertambahnya volume kendaraan bermotor, baik roda dua maupun roda empat, maka polusi udara semakin meningkat. Belum lagi ditambah dengan datangnya musim kemarau, sehingga debu jalanan akan berterbangan kemana-mana. Semuanya itu akan menyebabkan kesehatan warga masyarakat dan juga bagi bupati/walikota serta pejabat-pejabat dibawahnya menjadi terganggu. Udara yang tidak sehat lagi akibat polusi akan mengakibatkan munculnya benih-benih penyakit. Mulai dari penyakit paru-paru, liver, jantung, batuk, flu, diare, dan bahkan penyakit stroke pun bisa muncul akibat dari racun udara yang ditimbulkan akibat polusi.

Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah sebuah solusi terbaik untuk menciptakan iklim yang sehat. Pohon-pohon dan tumbuh-tumbuhan disekitarnya bisa menyerap unsur racun (CO2) yang terkandung diudara bebas. Dengan adanya RTH maka kota akan menjadi sejuk, nyaman, adem dan tentunya indah. Anak-anak bisa bermain dan bersantai ditempat itu. Orang tua bisa bersilaturrahmi dan berkenalan dengan warga yang hadir diarea RTH.

Kita semua berharap, semoga pemerintah kota kita bisa merealisasikan eks lapangan Kamboja untuk dijadikan RTH dan kalau bisa bukan hanya eks lapangan kamboja saja tapi juga lahan ditempat lain bisa dijadikan RTH. Hal ini untuk kenyamanan, kesehatan, kesejukan serta untuk tempat rekreasi warga kota sambil bisa bersilaturrahmi. Semoga rencana ini bisa terealisasi, amin!.

04 ‎Juni ‎2012, ‏‎11:22:50
Lanjut Membaca
Oleh - Tidak ada komentar:
Tags

Jujur Dalam Pelaksanaan Tes Masuk PT

Opini ,
Jujur Dalam Pelaksanaan Tes Masuk PT
Beberapa hari yang lalu kita dihebohkan dengan berita adanya calo dalam penerimaan masuk Perguruan Tinggi (PT). Tidak main-main, sang calo berani menyatakan lulus 100% asal berani membayar puluhan juta bahkan sampai ratusan juta rupiah. Harga yang ditawarkan pun bervariasi sesuai dengan fakultas yang akan dipilih mahasiswa. Sang calo berani menjamin seperti itu karena ada jaringan dengan pihak rektorat. Dia mengatakan ada jatah rektor yang tak perlu diseleksi untuk masuk PT tersebut. Dan mungkin saja tiap-tiap dekan atau ketua jurusan disetiap fakultas juga mempunyai jatah mahasiswa yang tidak perlu mengikuti ujian masuk PT dilingkungan kerjanya. Atau, bisa juga seleksi masuk hanya dijadikan sebagai formalitas saja untuk menghindari kecurigaan dari pihak lain.

Kalau hal ini benar, ini merupakan sebuah ‘malapetaka’ bagi dunia pendidikan kita. Pendidikan telah dijadikan lahan bisnis orang-orang yang ingin meraup keuntungan yang sebanyak-banyaknya dengan mengorbankan pihak lain. Kalau masuk perguruan tinggi yang banyak difavoritkan calon mahasiswa harus menyetorkan uang puluhan bahkan ratusan juta seperti itu, maka kasihan orang-orang yang kurang mampu atau bahkan tidak mampu membayar padahal mereka-mereka adalah anak-anak yang cerdas. Dunia pendidikan kita akan diisi oleh orang-orang yang berduit saja, padahal kemampuan akademik mereka belum tentu menjamin kualitas lulusan perguruan tinggi tempatnya mengenyam pendidikan.

Hal ini akan membuat ketimpangan dalam dunia pendidikan kita. Kouta yang disediakan perguruan tinggi yang seharusnya diperebutkan dengan jalur tes atau seleksi masuk ternyata bisa didapatkan dengan cara mudah, yakni cukup dengan membayar kepada oknum tertentu sehingga bisa lulus dengan mulus.

Kalau kita pikir, orang yang ingin mendapatkan sesuatu dengan cara mudah tanpa kerja keras memeras tenaga dan otak, maka kualitas hasil yang didapat juga rendah. Begitu juga dalam pendidikan, orang yang tidak mau bersaing secara sehat dengan masuk jalur tes masuk perguruan tinggi biasanya kemampuan akademiknya jauh sesuai dengan harapan. Karena merasa diri tidak akan lulus kalau ikut tes maka mencari alternatif lain dengan cara menyogok oknum tertentu agar bisa lulus di PT.

Dalam agama Islam, Rasulullah Saw sudah sangat jelas menyatakan bahwa orang yang menyogok dan yang disogok sama-sama masuk neraka. Seharusnya, perguruan tinggi sebagai tempat orang-orang yang memiliki tingkat pengetahuan yang tinggi menjadi contoh bagi terciptanya dunia pendidikan yang bersih dari cara-cara yang kotor. Perguruan tinggi harus bisa mencetak sarjana-sarjana baru yang cerdas secara ilmu pengetahuan dan sains, dan juga memiliki tanggung jawab serta memiliki akhlak yang baik. Perguruan tinggi adalah contoh bagi terselenggaranya pendidikan yang bersih, jujur dan cerdas. 

Untuk itu dibutuhkan sebuah kejujuran dalam penerimaan calon mahasiswanya. Jangan sampai terjadi dikotomi antara yang kaya dan miskin. Tapi yang dikedepankan adalah prestasi akademik bagi calon mahasiswanya, tidak peduli mahasiswa itu dari golongan tidak mampu atau pun yang mampu. Hal ini harus segera dilakukan oleh PT supaya kedepannya PT dapat mencetak sarjana-sarjana yang kompeten dibidangnya masing-masing dan tentunya memiliki tanggung jawab terhadap bangsanya dan memiliki akhlak mulia agar nantinya tercipta dunia kerja, baik dipemerintah dan swasta yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Semoga!

06 ‎Mei ‎2012, ‏‎21:30:12
Lanjut Membaca
Oleh - Tidak ada komentar:
Tags

Senin, 23 April 2018

Meredam Aksi Anarkis

Opini ,
Meredam Aksi Anarkis
Pada masa pemerintahan Orde Baru, Negara kita aman-aman saja. Setiap ada kebijakan pemerintah hampir tidak ada yang protes apalagi sampai demonstrasi ke kantor pemerintah atau gedung DPR. Masyarakat sepertinya menerima saja kebijakan yang dilakukan pemerintah. Dan juga pada masa Orde Baru setiap ada tindakan yang mengarah kepada anarkis akan diberantas sampai habis. ABRI pada waktu itu sangat berperan penting menjaga stabilitas keamanan, baik dalam negeri maupun luar negeri.

Ketika Orde Baru tumbang digantikan dengan era reformasi, banyak sekali bermunculan demo-demo yang berakibat terhadap tindakan anarkis. Bukan hanya dilakukan oleh mahasiswa saja, tapi masyarakat kecil seperti petani, tukang ojek, penarik becak, buruh, nelayan, dan sebagainya. Bahkan ulama dan santripun ada yang ikut demo mengkritisi kebijakan pemerintah atau lembaganya masing-masing.

Apabila sebuah kebijakan tidak sesuai dengan kepentingan orang banyak atau menyalahi undang-undang, norma sosial dan ajaran agama, demo untuk menolak atau mengkritisinya adalah suatu hal yang baik. Dengan demo kita berharap pemerintah atau lembaga tertentu dapat meninjau kembali atau bahkan membatalkan kebijakan yang akan merugikan orang banyak nantinya.

Akan tetapi hal itu tidak sesuai dengan kenyataan, banyak sekali demo sekarang ini yang berujung kepada tindakan anarkis. Kita sangat menyesalkan apabila sebuah persoalan yang sebenarnya bisa diproses secara hukum dan kekeluargaan, justru diselesaikan dengan tindak kekerasan.

Aksi pembakaran dan perusakan bangunan seperti kantor-kantor pemerintah maupun swasta, mobil, sepeda motor, toko, rumah penduduk, lembaga pendidikan (sekolah dan kampus) dan sebagainya telah membuat kita prihatin, mengingat saat ini Bangsa kita tengah dilanda berbagai bencana dan musibah. Deraan bencana alam seperti tanah longsor, gempa bumi, dan banjir rasanya cukup menjadi alasan bagi kita untuk saling menghargai dan menghormati. Kalaupun ada yang salah dan kesalahan itu perlu diperbaiki, alangkah baiknya bila diselesaikan dengan cara damai. Cara anarkis tidak akan menyelesaikan masalah, justru akan memunculkan masalah baru. Dengan kekerasan justru akan menimbulkan masalah baru.

Sebagai warga negara, kita berharap pemerintah berperan aktif dalam menyelesaikan persoalan-persoalan seperti ini melalui jalur yang benar. Dalam menghadapi tindakan anarkis, pemerintah, terutama aparat kepolisian, diharapkan berperan aktif meredam agar aksi seperti itu tidak terulang lagi. Baru-baru ini pihak kepolisian telah membuat protap (prosedur tetap) dalam menghadapi aksi massa yang berujung kepada anarkis. Dalam protap itu ada aturan tembak ditempat bagi pelaku anarkis. Kita sebagai masyarakat mendukung protap itu asal dijalankan sesuai dengan prosedurnya. Semoga dengan adanya protap itu pihak kepolisian dapat bertindak bijaksana untuk meredam aksi massa agar tidak berujung kepada anarkis.

13 ‎Oktober ‎2010, ‏‎12:13:06
Lanjut Membaca
Oleh - Tidak ada komentar:
Tags

Masyarakat Kecil Jangan Jadi korban Lagi

Opini ,
Masyarakat Kecil Jangan Jadi korban Lagi
Baru-baru ini kita telah dihebohkah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi yang akan mempersenjatai Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Kita semua tahu yang diijinkan oleh Undang-undang membawa dan memiliki senjata api hanyalah polisi dan TNI (Angkatan Udara, Angkatan Darat dan Angkatan Laut) dan orang-orang tertentu yang mendapat izin. Yang jadi pertanyaan adalah “Untuk apa Satuan Polisi Pamong Praja dipersenjatai?”

TNI dipersenjatai oleh pemerintah karena TNI sebagai penjaga keamanan dan keutuhan Negara Republik Indonesia ini dari gangguan dan serangan bangsa lain dan pemberontak yang akan melawan NKRI. Polisi dipersenjatai karena menjaga keamanan dan ketentraman di dalam negeri ini seperti penjahat, perampok, pencuri dan orang-orang yang membuat keunaran dan keresahan bagi masyarakat. Sedangkan tugas Satuan Polisi Pamong Praja bukan untuk menangkap atau menakut-nakuti masyarakat akan tetapi sebagai pendamping dan penegak Peraturan Daerah di daerah masing-masing Propinsi, Kotamadya atau Kabupaten. Satuan Polisi Pamong praja bukan berhadapan dengan pemberontak, perampok, penjahat dan sebagainya karena itu untuk apa polisi Pamong Praja dipersenjatai.

Kita sering melihat di televisi atau koran dan media internet bahwa Satpol PP terlibat dengan aksi penggusuran, ribut dengan pedagang kaki lima, razia prostitusi, pengemis, sampai razia KTP dan PNS. Tentunya ingatan kita masih segar, bagaimana peristiwa tragis Tanjung Priok - Eksekusi (Daerah) Makam Mbah Priok, dimana Satuan Polisi Pamong Praja berhadapan dengan masyarakat yang ingin mempertahankan Makam keramat tersebut. Dalam peristiwa itu banyak yang terluka diantara kedua belah pihak bahkan ada yang meninggal. 

Diantara korban masyarakat umumnya banyak anak remaja. Ini adalah suatu bukti bagaimana Satuan Polisi Pamong Praja bertindak –yang katanya untuk melaksanakan Perda- dengan cara kekerasan. Dengan pentongan mereka memukuli warga yang tak berdosa. Karena itu Pemerintah khususnya Kementrian Dalam Negeri yang membawahi polisi Pamong Praja harus benar-benar cerdas membuat sebuah keputusan. Jangan sampai masyarakat kecil jadi korban lagi. Dengan pentongan saja masyarakat sudah banyak yang terluka, bahkan sampai ada yang meninggal dunia apalagi kalau Satuan polisi pamong Praja dipersenjatai, entahlah apa yang terjadi nantinya? Wallahu ‘alam

20 ‎Agustus ‎2010, ‏‎13:28:59
Lanjut Membaca
Oleh - Tidak ada komentar:
Tags

Jaga Keseimbangan Alam

Opini ,
Jaga Keseimbangan Alam
Sekarang kita telah memasuki tahun 2013. Dimana pada tahun ini diperkirakan bencana akan lebih sering menimpa daerah kita. lihat saja, bagaimana banjir hampir melanda semua daerah di Kalimantas Selatan. Penebangan hutan akibat pertambangan batu bara, perumahan, lahan sawit, pembakaran hutan dan lahan, dan sebagainya. Semua itu kalau terus dibiarkan tanpa kendali akan menyebabkan bencana bagi masyarakat.

Belum lagi ditambah dengan keadaan cuaca dan iklim sekarang ini yang telah mengalami kekacauan. Hal ini disebabkan oleh terjadinya pergeseran mekanisme keseimbangan alam dipermukaan bumi. Sebenarnya, Penyebabnya adalah akibat aktifitas manusia itu sendiri. Kerusakan lapisan ozon, meningkatnya gas-gas rumah kaca, kerusakan hutan dan menipisnya jumlah pepohonan akibat pertambangan, pembukaan lahan untuk bisnis, meubel, dan lain-lain telah mengacaukan mekanisme alam yang sempurna.

Bagi petani, nelayan, dan pekerja yang usahanya dekat dengan alam, pergerakan musim telah memberikan gerak kehidupan yang penuh dengan harapan. Mereka bercocok tanam dan melaut di waktu-waktu tertentu.  Dan menikmati hasilnya diwaktu-waktu yang lain. Dulu dalam menjalankan pekerjaan, mereka berpatokan kepada musim. Mereka tahu persis, kapan harus menanam bibit padi, kapan menuai, kapan menggantinya dengan tanaman palawija, kapan dan bagaimana memberantas hama secara alamiah. Dan seterusnya.

Tapi semua itu kini telah kacau. Manusia lebih mengandalkan teknologi, zat-zat kimia, dan pemaksaan-pemaksaan atas kondisi alam. Yang terjadi bukannya produktivitas yang meningkat. Melainkan semakin kacaunya proses produksi pertanian. Hama lebih sulit dikendalikan unsur-unsur hara di dalam tanah mengalami kerusakan. Dan yang paling merepotkan, iklim dan musim sulit diprediksi.

Hujan salah musim. Volume air yang turun jauh melebihi biasanya. Banyak lahan-lahan gundul yang memicu terjadinya tanah longsor dan banjir bandang. Baru-baru ini di Papua, khususnya daerah Wasior diterjang banjir bandang yang menyebabkan kematian, kerugian yang begitu besar, rumah-rumah warga, kantor, gedung perkantoran dan sekolah hancur diterjang banjir bandang tersebut. Ini adalah salah satu contoh akibat fenomena alam yang sulit diprediksi. Di tambah lagi dengan kerusakan alam di daerah sana akibat pertambangan dan penebangan hutan yang membagi buta.

Bencana iklim dan musim kini semakin sering menerpa kehidupan manusia. Barangkali karena kita semakin jauh dari alam. Tidak bersahabat dengan alam. Padahal alam setiap saat memberikan milik terbaiknya untuk kebahagiaan manusia. Untuk itu berhentilah untuk merusak alam dengan cara apapun, tetapi mulai sekarang marilah kita perbaiki keseimbangan alam ini. Diantaranya adalah dengan tidak menebang pohon sembarangan, kurangi emisi gas rumah kaca, penggundulan hutan, buang sampah sembarangan, pengelolaan sungai dengan baik, kurangi polusi udara, buang limbah limbah pabrik setelah didaur ulang, dan sebagainya. Apabila hal itu bisa kita lakukan, maka keseimbangan alam akan pulih kembali. Dan kehidupan manusia akan kembali normal seperti dulu.  

02 ‎Januari ‎2013, ‏‎23:58:39 
Lanjut Membaca
Oleh - Tidak ada komentar:
Tags

Menghemat Anggaran

Opini ,
Menghemat Anggaran
Pada mulanya rencana program pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) akan dimulai di wilayah Jabodetabek pada bulan Januari dengan pembatasan BBM subsidi jenis premium, dilanjutkan dengan pembatasan premium di seluruh Jawa dan Bali yang dimulai pada bulan Juli 2011. Sementara untuk BBM subsidi jenis solar, akan dimulai dengan wilayah Jabodetabek terlebih dahulu pada Bulan Juli 2011, dan seluruh wilayah Jawa dan Bali pada Bulan Oktober 2011.

Akan tetapi rencana tersebut berubah, pemerintah berencana pada awal tahun ini, yakni mulai tanggal 1 Januari 2011 akan menerapkan kebijakan pembatasan terhadap Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Hal ini akan berlaku secara nasional alias seluruh Indonesia. Tinggal menunggu persetujuan DPR RI saja lagi.

Pembatasan untuk BBM jenis premium akan lebih dulu diterapkan. Hal ini karena BBM jenis solar masih terdapat beberapa hal yang harus dibenahi sebelum dapat diberlakukan program pembatasan. Sebabnya karena solar ada dua jenis yaitu solar untuk subsidi dan solar dex.

Pemerintah akan menggunakan hasil penghematan pembatasan subsidi bahan bakar minyak (BBM) jenis premium tersebut untuk mengenjot pembangunan pada tahun 2011 terutama pada sektor infrastruktur. Menurut Pemerintah, dengan adanya pembatasan terhadap BBM bersubsidi tersebut  dapat menghemat anggaran pemerintah sebesar Rp 28 triliun.

Menko Perekonomian Hatta Rajasa sebelumnya mengatakan, pembatasan penggunaan BBM bersubsidi dengan opsi penerapan pada seluruh kendaraan pelat hitam akan menghemat premium sebesar 14 juta kilo liter dari 38,5 juta kilo liter di Indonesia. Menko juga mengatakan bahwa Pemerintah telah siap melaksanakan kebijakan itu, termasuk perangkat yang akan dioperasikan, mulai dari stiker hingga petugas operasional di lapangan. Walaupun begitu, Menko perekonomian masih belum bisa memberikan kepastian jenis larangan yang akan diterapkan, apakah larangan penggunaan BBM bersubsidi berlaku bagi semua mobil pribadi dan mobil keluaran 2005 ke atas. Sebab, itu bergantung pada persetujuan DPR dan masih di perbincangkan.

Kalau kita cermati, selama ini penggunaan BBM yang bersubsidi dan non subsidi telah banyak disalahgunakan. BBM yang bersubsidi seharusnya digunakan untuk golongan kelas menengah kebawah, sedangkan BBM non subsidi khusus untuk kelas menengah keatas. Akan tetapi pada kenyataannya, banyak orang-orang kaya malah memilih BBM non subsidi karena harganya jauh lebih murah. Ini disebabkan tidak adanya pemilahan dalam penggunaan BBM bersubsidi dan non subsidi. Akibatnya penggunaan BBM menjadi timpang. Tidak ada keadilan dalam penggunaan BBM tersebut.

Sebenarnya, tujuan pemerintah tersebut baik. Karena untuk memberikan rasa keadilan bagi masyarakat kelas menengah kebawah. Dan pemerintah juga bisa menghemat anggaran untuk kepentingan lain yang lebih besar lagi untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat indonesia. Semoga dalam penerapan kebijakan ini mekanismenya baik dan lancar sehingga nantinya apa yang direncanakan pemerintah dapat berjalan sesuai harapan.

27 ‎Januari ‎2012, ‏‎21:04:50
Lanjut Membaca
Oleh - Tidak ada komentar:
Tags

Bisa Menjawab Perkembangan Zaman

Opini ,
Bisa Menjawab Perkembangan Zaman
Kontroversi ujian nasional atau UN yang muncul sejak tahun 2003 sampai kini masih belum tuntas. Setiap menjelang pelaksanaan UN selalu terjadi tarik ulur antara Kemendiknas dan DPR (dulu Komisi VI, sekarang Komisi X), tapi ending-nya kemenangan selalu ada pada pemerintah.

Peningkatan mutu pendidikan dapat dilakukan, antara lain, dengan menerapkan sistem ujian yang baik pada setiap akhir tahun pelajaran untuk kenaikan kelas dan pada akhir setiap satuan pendidikan. Ujian merupakan strategi yang umum digunakan oleh lembaga-lembaga pendidikan (mulai dari SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA maupun Perguruan Tinggi). Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan, ujian sangat diperlukan karena merupakan cara yang efektif dan murah sebagai upaya mengevaluasi apa yang diajarkan guru dan apa yang telah dipelajari peserta didik. Penggunaan tes dan ujian dalam dunia pendidikan, walaupun dengan misi dan tujuan yang beragam, terus berkembang di negara kita.

Menurut Badan Nasional Standar Pendidikan (BSNP), untuk Ujian Nasional (UN) tahun 2011 penilaian kelulusan tidak lagi terpaku kepada nilai UN akan tetapi di tambah dengan nilai sekolah. Antara UN dan hasil belajar di sekolah tidak lagi saling memveto, namun bisa saling membantu. Untuk itu, penilaian UN digabung dengan nilai dari sekolah. Kelulusan siswa dari sekolah dengan melihat nilai gabungan rencananya dipatok minimal 5,5. Nilai gabungan merupakan perpaduan nilai UN dan nilai sekolah untuk setiap mata pelajaran UN.

Rumus yang ditawarkan pemerintah untuk nilai gabungan = (0,6 x nilai UN) + (0,4 x nilai sekolah). Nilai sekolah dihitung dari nilai rata-rata ujian sekolah dan nilai rapor semester 3-5 untuk tiap mata pelajaran UN. Mendiknas mengatakan bobot UN mesti lebih besar dari nilai sekolah untuk mengontrol hasil kelulusan. Pasalnya, dari data-data yang ada masih banyak sekolah yang me-mark up nilai siswa. 

Dengan formula baru ini, rencananya akan dipatok nilai tiap mata pelajaran minimal 4,00. Integrasi nilai UN dan nilai sekolah ini diharapkan jadi pendorong untuk menganggap penting semua proses belajar sejak kelas 1 hingga kelas 3.

Dengan sistem baru yang diterapkan pemerintah tentang UN tersebut, diharapkan mutu pendidikan di negara kita ini dapat berkembang. Karena dengan dihargainya nilai sekolah berarti nilai-nilai lokal disetiap satuan pendidikan menjadi berharga dan dapat memacu motivasi guru agar terus meningkatkan mutu pembelajaran dan juga dapat memotivasi siswa agar lebih menghargai guru yang mengajar.

Terlepas dari kontroversi perlu ataukah tidak UN dilaksanakan. Kita sebagai warga negara yang baik harus mentaati setiap keputusan pemerintah selama itu tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku di negara kita. Kita semua harus sadar, UN telah dijadikan pemerintah untuk menstandarkan pendidikan di negara kita, karena itu, setuju atau pun tidak UN akan jalan terus, kecuali nantinya ada Undang-undang yang melarangnya. Dengan UN diharapkan mutu pendidikan kita menjadi baik dan berkualitas sehingga bisa disejajarkan dengan negara-negara lain.

Dan yang lebih penting dari kontroversi ujian nasional tersebut adalah bagaimana mendidik anak-anak agar memiliki etos belajar dan etos kerja yang baik. Hal ini penting bagi setiap satuan pendidikan, karena perkembangan IPTEK sekarang ini membuat persaingan kerja sangat kompetitif. Sehingga diperlukan SDM yang berkualitas dan memiliki integritas yang tinggi agar bisa menjawab perkembangan zaman kedepan. Semoga itu bisa!!!

26 ‎April ‎2011, ‏‎13:25:32
Lanjut Membaca
Oleh - Tidak ada komentar:
Tags

Rakyat Sudah Pintar

Opini ,
Rakyat Sudah Pintar
Tahun 2013 kemungkinan besar negara kita akan memiliki pesawat kepresidenan. Kalau tidak ada aral yang menghambat, pesawat itu dipastikan akan selesai pada bulan Agustus 2013. Pesawat tersebut dibandrol dengan harga Rp. 820 miliar. Sungguh! Bukan harga yang murah, apalagi ditengah krisis ekonomi dan banyaknya kemiskinan dan pengangguran di negara kita ini.

Wajar saja kebijakan pembelian pesawat kepresidenan itu menuai kontroversi di tengah masyarakat. Ada yang mendukung kebijakan tersebut dan tidak sedikit pula yang menentangnya. Anggota DPR RI telah menyetujui rencana pembelian pesawat tersebut. Mereka menyatakan bahwa hal ini dilakukan untuk menghemat biaya sewa pesawat yang selama ini dinilai sangat mahal, sehingga dengan perhitungan dan pertimbangan ini disetujui rencana pembelian pesawat kepresidenan. Selain itu, anggota DPR juga menambahkan bahwa dengan adanya pesawat kepresidenan ini nantinya diharapkan kerja presiden menjadi lebih cepat, efektif dan efisien dalam melakukan kunjungan kerja yang membutuhkan pesawat sebagai kendaraannya.

Sedangkan dari kubu yang kurang sependapat menilai bahwa rencana pembelian pesawat khusus kepresidenan ini dikarenakan waktunya yang belum tepat karena keadaan Indonesia saat ini belum seperti negara-negara yang saat ini sudah memiliki pesawat khusus untuk presiden, Negeri ini masih begitu banyak memiliki masalah-masalah sosial yang berbanding berbalik dengan keadaan para pejabat. Kemiskinan, pengangguran dan masalah sosial yang lain masih banyak di negeri ini sehingga dikhawatirkan mengundang emosi masyarakat bawah. Terlebih baru-baru ini rakyat juga masih banyak kecewa dengan beberapa kebijakan pemerintah terkait pengadaan mobil mewah untuk para menteri dan beberapa waktu yang lalu terkait pembiayaan pagar Istana yang begitu mewah ditambah lagi soal terkait biaya renovasi ruangan banggar yang mewah, rehab WC dan kamar mandi ruangan anggota DPR, renovasi rumah mewah untuk anggota DPR dan lain-lain yang semua itu membutuhkan biaya lebih besar lagi yang secara otomastis itu merupakan pemborosan uang rakyat juga.

Terkait kontroversi tersebut, pihak pemerintah, DPR dan semua yang terkait dalam mengeluarkan kebijakan pembelian pesawat khusus kepresidenan ini harus benar-benar dipertimbangankan dengan baik dan matang supaya tidak merugikan rakyat. Terkait tentang hitung menghitung antara lebih boros dan lebih hemat biaya ketika pesawat kepresidenan sewa dengan pesawat yang diimiliki secara khusus, hal ini juga harus dilakukan penghitungan yang cermat dan matang dan bukan penghitungan asal-asalan sehingga nantinya bukan menjadikan lebih hemat, akan tetapi justru jauh lebih boros dibandingkan dengan sewa.

Sebenarnya kalau kita cermati, hitung-hitungan perbandingan kepemilikan dan sewa pesawat yang dikemukakan pemerintah untuk menepis kontroversi tentang pembelian pesawat kepresidenan ini bisa ‘menyesatkan’. Karena, pertama, dengan perbandingan itu seolah-olah tak akan terjadi apa-apa dengan pesawat kepresidenan. Padahal, selama lima tahun selain segala kemungkinan bisa terjadi, pesawat pasti akan membutuhkan biaya perawatan yang tidak sedikit, belum lagi jika ditambah kemungkinan penggantian spare part, ongkos pembelian avtur yang kalau pun tak digunakan mesin harus tetap dipanaskan, dan yang tidak sedikit adalah biaya untuk menggaji pilot dan para kru pilihan. Bahkan kalau dalam keadaan diam, tetap saja harus mengeluarkan biaya parkir.

Kedua, selama presiden menyewa pesawat milik maskapai Garuda Indonesia maka sudah pasti sebagian uang sewanya akan kembali lagi ke kantong sendiri karena sebagian saham PT Garuda Indonesia adalah milik negara. Tapi, pada saat kita membeli pesawat milik Boeing, tentu tak akan ada yang kembali. Saya kira, rakyat sudah pintar. Pejabat negara tak bisa lagi mengambil kebijakan dengan cara-cara yang menyesatkan. Pembelian pesawat kepresidenan jelas akan menjadi beban baru bagi anggaran negara. Program pengentasan kemiskinan, perbaikan infrastruktur yang menjadi modal utama untuk menarik investasi seharusnya lebih dikedepankan ketimbang memenuhi kebutuhan transportasi kepala negara yang pada praktiknya bisa dilakukan dengan menggunakan pesawat komersial biasa. Semoga kedepannya pemimpin-pemimpin kita lebih peka terhadap penderitaan rakyatnya sehingga setiap kebijakan yang diambil dapat menyejahterakan rakyat. Amin!

18 ‎Februari ‎2012, ‏‎6:43:41
Lanjut Membaca
Oleh - Tidak ada komentar:
Tags

Kiat Menghadapi Bencana Banjir

Opini ,
Kiat Menghadapi Bencana Banjir
Banjir adalah dimana suatu daerah dalam keadaan tergenang oleh air dalam jumlah yang begitu besar. Sedangkan banjir bandang adalah banjir yang datang secara tiba-tiba yang disebabkan oleh karena tersumbatnya sungai maupun karena pengundulan hutan disepanjang sungai sehingga merusak rumah-rumah penduduk maupun menimbulkan korban jiwa.

Bencana banjir hampir setiap musim penghujan melanda daerah kita khususnya dan Negara Indonesia pada umumnya. Berdasarkan nilai kerugian dan frekuensi kejadian bencana banjir setiap tahun selalu terlihat adanya peningkatan yang cukup signifikan. Kejadian bencana banjir tersebut sangat dipengaruhi oleh faktor alam berupa curah hujan yang diatas normal dan adanya pasang naik air laut. Disamping itu faktor ulah manusia juga berperan penting seperti penggunaan lahan yang tidak tepat (pemukiman di daerah bantaran sungai, di daerah resapan, penggundulan hutan, dan sebagainya), pembuangan sampah ke dalam sungai, pembangunan pemukiman di daerah dataran banjir dan sebagainya.
Menghadapi masalah banjir, setidaknya kita memiliki tiga pilihan, yaitu: jangan mendiami daerah aliran banjir, beradaptasi dengan membuat rumah panggung berkaki tinggi, atau membuat pengendali banjir berupa tanggul, kanal, atau mengalihkan aliran air.
Selain itu, kita juga harus memahami karakteristik banjir. Ada banjir tahunan, 5 tahunan, 10 tahunan, 25 tahunan, 50 tahunan dan seterusnya. Pengenalan karakter ulangan itu hanya dapat dilakukan dengan pengamatan yang panjang dan studi yang luas.
Banjir akibat kesalahan manusia setidaknya disebabkan oleh dua hal, yaitu pengelolaan daerah hulu sungai yang buruk, dan pengelolaan drainase yang buruk. Dalam siklus hidrologi, daerah hulu sebenarnya adalah daerah resapan air. Pengelolaan daerah hulu yang buruk menyebabkan air banyak mengalir sebagai air permukaan yang dapat menyebabkan banjir. Pengelolaan drainase yang buruk terjadi berkaitan dengan pengembangan daerah pemukiman atau aktivitas lainnya. Akibat buruknya drainase, air permukaan tidak dapat mengalir dengan baik sehingga menggenang menjadi banjir.
Untuk dapat mengurangi dampak banjir tersebut, hal-hal yang dapat dilakukan diantaranya adalah dengan Penataan daerah aliran sungai secara terpadu dan sesuai fungsi lahan, Pembangunan sistem pemantauan dan peringatan dini pada bagian sungai yang sering menimbulkan banjir, Tidak membangun rumah dan pemukiman di bantaran sungai serta daerah banjir, Tidak membuang sampah ke dalam sungai, Program penghijauan daerah hulu sungai harus selalu dilaksanakan serta mengurangi aktifitas di bagian sungai rawan banjir.

Dengan hal-hal tersebut mudah-mudahan daerah kita tidak lagi menjadi langganan banjir, kalaupun terjadi juga paling tidak bisa mengurangi dampak buruk akibat yang diakibatkan dari bencana banjir tersebut.

12 ‎Oktober ‎2010, ‏‎8:28:24
Lanjut Membaca
Oleh - Tidak ada komentar:
Tags

Kontrol Pemerintah Terhadap Harga Sembako

Opini ,
Kontrol Pemerintah Terhadap Harga Sembako
Sembako (Sembilan Bahan Pokok) adalah makanan yang sangat dibutuhkan oleh manusia sehari-hari. Tanpa sembako kehidupan orang akan sulit. Dengan adanya kenaikan sembako maka akan mempersulit kehidupan masyarakat khususnya kalangan masyarakat bawah.

Pemerintah pada tanggal 1 Juli 2010 yang lalu telah menaikkan Tarif Dasar Listrik (TDL) (Walaupun pada akhirnya dibatalkan), akan tetapi kenaikan tarif dasar listrik atau TDL yang sudah terlanjur dinaikkan pada awal Juli lalu, berdampak buruk bagi harga kebutuhan pokok di pasar yang terus naik dan sudah pasti sangat berat bagi warga memikulnya, terutama warga yang berpenghasilan rendah.

Selain itu sudah menjadi kebiasaan apabila mendekati bulan Ramadhan maka sembako akan mengalami kenaikan harga. Mulai dari Harga sayuran, cabe merah, bawang merah dan bawang putih, telur, ayam potong dan sebagainya juga mengalami kenaikan. Entah apa sebabnya? Berbagai macam alasan para pedagang, mulai dari buruknya cuaca sehingga menyebabkan panen gagal, transportasi yang macet akibat banjir dan gejala alam lainnya sehingga barang susah di dapat dan berbagai macam alasan yang lainnya. Dengan alasan tersebut para pedagang menaikkan harga sembako seenak mereka tanpa memikirkan orang-orang yang berpenghasilan rendah. Dengan kenaikan harga sembako mereka terpaksa mengirit belanja, untuk dapat menghidupi anak isteri.

Disinilah peran serta pemerintah untuk dapat mengontrol harga bahkan bisa mendesak para pedagang agar tidak menaikkan harga sembako seenak mereka sehingga nantinyabisa menyengsarakan masyarakat bawah. Kita semua berharap agar pemerintah dapat melakukan cara supaya harga dapat kembali normal, sementara bulan puasa akan segera tiba.

26 ‎Juli ‎2010, ‏‎20:45:21
Lanjut Membaca
Oleh - Tidak ada komentar:
Tags

Kepercayaan Rakyat Akan Hilang

Opini ,
Kepercayaan Rakyat Akan Hilang
Partai Demokrat adalah partai pengusung Sosilo Bambang Yudhoyono dalam bursa pencalonan presiden untuk periode 2004-2009. Pada waktu itu Partai Demokrat adalah partai yang kecil dibandingkan dengan Goklar, PDI Perjuangan, PPP, PKS, PAN, PKB dan PBB. Perolehan kursi di DPR pun sangat jauh dibanding dengan partai yang sudah lama terbentuk, seperti Golkar dan PDI Perjuangan. Akan tetapi dalam pemilu calon presiden, ternyata Sosilo Bambang Yudhoyono yang berpasangan dengan Jusuf Kalla pada waktu itu menang mengalahkan pasangan calon presiden dari partai-partai besar seperti Golkar dan PDI-P.

Pada masa kepemimpinan SBY dan JK pada waktu itu koalisi partai tidak terbentuk. Awal pemerintahannya SBY banyak mendapat tekanan dari partai oposisi, seperti PDI-P. Hal ini dipengaruhi oleh sedikitnya wakil dari Partai Demokrat yang duduk di DPR RI. Pada waktu Jusuf Kalla mengambil alih kepemimpinan Partai Golkar, pemerintahan SBY baru mendapatkan angin segar. Karena kedudukan dukungan dari legislatif menjadi berimbang dengan pihak oposisi, sehingga dalam mengambil kebijakan pemerintah tidak mendapat hambatan atau pertentangan yang berarti di legislatif.

Kemudian, setelah pemilu 2009. Partai Demokrat menjadi pemenang pemilu dan mendapat jumlah kursi yang signifikan di DPR RI. Dan juga pada pemilihan presiden, SBY yang berpasangan dengan Bodieono menang telak dari calon presiden yang lain, terutama calon gabungan dari partai Golkar dan Hanura, PDI-P dan Gerindra. Pada waktu itu, Partai Demokrat melakukan koalisi dengan beberapa partai politik untuk memenangi pemilihan presiden. Partai-partai tersebut diantaranya adalah PPP, PAN, PKB, PKS dan partai-partai kecil non kursi di parlemen.

Setelah resmi menjadi presiden periode 2009-2014, SBY kemudian membentuk koalisi dengan partai-partai politik. Bukan hanya partai politik pendukung pada waktu pilpres, akan tetapi lawan politik pun juga diajak untuk bergabung dikoalisi. Beberapa partai yang ikut berkoalisi, diantaranya Golkar, PPP, PAN, PKS dan PKB, sedangkan yang tidak ikut bergabung adalah PDI-P, Hanura dan Gerindra. Untuk mewadahi koalisi partai-partai tersebut, dibentuklah Sekretariat Gabungan (Setgab) yang diketuai Golkar.
Tujuan dibentuknya setgab tersebut diantara adalah, supaya ada kesamaan visi dan misi dalam memperjuangkan program-program yang sudah dibentuk pemerintahan SBY-Bodieono. Hal ini tertuang dalam kesepakatan yang ditandatangani oleh perwakilan partai koalisi.

Koalisi yang terbentuk bukan hanya dilegislatif, tapi juga dieksekutif. Hal ini ditandai dengan adanya jatah menteri bagi partai koalisi. Pada Kabenit Indonesia Bersatu jilid II ini sangat terlihat adanya unsur bagi-bagi kekuasaan, dimana setiap partai pendukung koalisi mendapat jatah menteri.

Selama 1,5 tahun ini, koalisi berjalan adem ayem saja. Pemerintahan SBY hampir tidak mendapatkan hambatan yang terlalu berarti dari pihak oposisi. Selama menjalankan roda pemerintah, kebijakan yang diambil selalu mulus. Hal ini karena dukungan koalisi di DPR yang jumlahnya melebihi oposisi.

Baru-baru ini, koalisi mulai goyah dan diambang perpecahan. Hal ini diakibatkan tidak sependapatnya dua partai koalisi dalam hal hak angket mafia perpajakan. Dua partai tersebut yaitu Golkar dan PKS mendukung hak angket sedangkan partai Demokrat, PKB, dan PAN menolak hak angket. Karena yang menerima kalah suara dengan yang menolak dalam voting di DP, maka hak angket kandas dan tidak disetujui DPR untuk diteruskan.

Yang menjadi kejutan dalam hak angket mafia pajak tersebut adalah masuknya dua partai yang selama ini menjadi oposisi. PDI-P dan Gerindra juga menolak hak angket mafia perpajakan tersebut. Hal ini menimbulkan perpecahan ditubuh koalisi. Pihak partai demokrat menilai Golkar dan PKS telah melanggar kesepakatan, karena itu dua partai tersebut harus keluar dari koalisi. Sedangkan PDI-P dan Gerindra dinilai sebagai teman baru dalam koalisi.

Perpecahan di DPR juga berimbas keeksekutif. Para menteri dari Golkar dan PKS diancam akan dicopot dari jabatannya. Dan akan diganti oleh kader dari PDI-P dan Gerindra. Kalau hal ini benar terjadi, PDI-P dan Gerindra menerima tawaran kursi menteri dan bergabung dikoalisi dengan partai demokrat. Berarti mereka tidak konsisten dengan pernyataannya selama ini. Kita juga melihat demi jabatan, konsistensi ideologi partai yang selama ini dipegang ternyata luntur juga, terlebih kepada PDI-P yang sudah 6,5 tahun menjadi oposisi. kalau hal ini terus berjalan, maka kepercayaan rakyat terhadap partai politik yang tidak konsisten dengan pernyataan awalnya akan hilang dan ini akan merugikan partai politik tersebut. Bisa-bisa perolehan suara mereka akan merosot pada pemilu yang akan datang. Semoga saja koalisi terbentuk yang akan datang bisa menperjuangkan dan mensejahterakan rakyat. Jangan sampai masuk koalisi hanya untuk mendapatkan jabatan saja. Kita tunggu saja realisasinya nanti!


09 ‎Maret ‎2011, ‏‎10:41:52
Lanjut Membaca
Oleh - Tidak ada komentar:
Tags

Popular